Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya untuk memperkuat respons cepat terhadap persoalan masyarakat serta memastikan monitoring wilayah berjalan optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, saat memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan yang rutin digelar setiap bulan di Ruang Ahlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (11/02/2026), yang dihadiri para pejabat tinggi pratama dan aparatur kewilayahan.
Dalam arahannya, Wali Kota Sachrudin, menekankan kembali pesan Presiden RI pada Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026 agar pemerintah daerah menghadirkan birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita tidak boleh lambat merespons persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir lebih cepat dari keluhan itu sendiri. Jangan menunggu viral baru bergerak,” tegas Sachrudin.
Wali kota, juga memaparkan sejumlah isu publik yang tengah menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur jalan, persampahan, penanganan banjir, estetika kota, stabilitas harga dan inflasi, hingga kondusivitas menjelang Ramadan. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk lebih responsif dalam menjalankan tugas.
“Banyak persoalan yang membutuhkan gerak cepat kita. Segera respons. Jika kewenangan terbatas, koordinasikan. Semua bisa diselesaikan dengan niat dan komunikasi yang baik,” tegas Sachrudin.
Sachrudin, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan. Menurutnya, kecepatan respons tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, tetapi pada sinergi dan komunikasi yang solid.
“Kalau ada kendala kewenangan, segera koordinasikan. Jangan saling menunggu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan alasan,” tambahnya.
