Sebagai tindak lanjut, Andra memastikan Pemprov Banten akan menyusun langkah kebijakan yang terarah. Langkah awal akan difokuskan pada penyelesaian sarana prasarana umum, seperti rehabilitasi aula, rumah dinas, dan laboratorium komputer.
“Kuncinya adalah kesepakatan mengenai arah pengelolaan sekolah ini. Dengan perencanaan matang dan kebijakan tepat, sekolah unggulan di Banten dapat menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” pungkas Andra.
Tantangan Regulasi
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin, sepakat bahwa regulasi afirmatif terhadap sekolah unggulan agar dapat lebih dispesifikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan dunia yang kian hari semakin kompetitif. Sehingga, dibutuhkan dukungan secara holistik dan komprehensif agar pertumbuhan daya saing daerah melalui Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dapat segera terwujud.
“Kebijakan agar sekolah unggulan memiliki kekhususan yang tegas ini juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sistem insentif guru, serta pembinaan prestasi agar selaras dengan arahan Bapak Gubernur,” jelas Jamaluddin.
Senada dengan itu, Kepala SMAN CMBBS, Edi Supriyanto, menyatakan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pembelajaran di tengah terpaan modernisasi dan digitalisasi yang memerlukan proses adaptasi lebih cepat.
“Minat dan potensi siswa di CMBBS sangat tinggi, terbukti dengan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Dukungan kebijakan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta skema pembinaan yang berkelanjutan sangat kami butuhkan agar potensi tersebut berkembang optimal,” tutur Edi. ***
